Beranikah Saatnya Provinsi Sunda, Bukan Lagi Nama Jawa Barat?

Tokoh Sunda progresif Andri Perkasa Kantaprawira (Ketua Gerakan Pilihan Sunda – GERPIS) nama dia bagi sebagian orang, nama hanyalah simbol. Namun bagi kami, masyarakat Sunda yang lahir dan tumbuh dalam kearifan Tatar Sunda, nama adalah kehormatan, marwah, sekaligus akar jati diri.

Maka ketika nama “Provinsi Jawa Barat” sudah tidak lagi merepresentasikan baik letak geografis maupun identitas kultural, sudah sepatutnya kita mempertimbangkan kembali: mengapa bukan “Provinsi Sunda”? Nama Jawa Barat adalah konstruksi administratif era kolonial yang kemudian dilembagakan dalam sistem kenegaraan Indonesia pasca-kemerdekaan.

Saat itu, pembagian wilayah memang mengikuti batas-batas yang bersifat praktis. Namun zaman telah berubah. Provinsi Banten kini telah berdiri sendiri dan secara geografis menjadi wilayah paling barat Pulau Jawa.

Maka, mempertahankan istilah “Jawa Barat” untuk wilayah yang tak lagi berada di barat Pulau Jawa adalah sebuah kekeliruan spasial dan sejarah yang sudah terlalu lama kita terima begitu saja. Lebih dari itu, nama “Sunda” bukan sekadar romantisme budaya.

Ia adalah identitas historis yang telah membentuk peradaban besar sejak abad-abad awal masehi. Prabu Siliwangi, Prabu Wastukancana, dan kebijaksanaan Sunda Galuh telah tercatat dalam naskah-naskah kuno dan prasasti seperti Kawali, Batutulis, serta Carita Parahyangan.

Kerajaan Sunda bukan sekadar dongeng, ia adalah warisan geopolitik dan tata kelola yang adil, makmur, serta berwawasan lingkungan. Mengubah nama provinsi menjadi Provinsi Sunda atau Provinsi Pasundan adalah ikhtiar untuk menyusun ulang narasi identitas, untuk memberi ruang lebih besar kepada kearifan lokal dalam menentukan arah pembangunan. Ini bukan bentuk fanatisme etnik, tetapi justru panggilan untuk menempatkan budaya sebagai pilar pembangunan yang berkelanjutan.

Kami di Gerakan Pilihan Sunda (GERPIS) memandang, ini adalah waktu yang tepat. Gubernur saat ini  Dedi Mulyadi (KDM)—seorang figur publik yang sejak lama dikenal sebagai pejuang budaya Sunda—memiliki legitimasi moral dan politik untuk memulai proses ini.

Beliau tak hanya paham birokrasi, tapi juga mengerti rasa dari rakyatnya. Kami mendorong agar Pemprov membentuk tim kajian hukum dan budaya untuk mengkaji perubahan nama ini secara multidisipliner. Kami juga mengusulkan pertukaran nama jalan strategis di Kota Bandung, seperti Jalan Diponegoro menjadi Jalan Wastukencana.

Bukan karena tidak menghargai pahlawan nasional, tetapi karena kita perlu membangun kesadaran ruang dan sejarah yang kontekstual.

Prabu Wastukencana adalah raja bijak yang memerintah 140 tahun, meninggalkan warisan ketenteraman dan kehijauan alam. Tidakkah itu sejalan dengan semangat pembangunan berkelanjutan yang kita cita-citakan?

Perubahan nama provinsi tentu tak mudah. Ia memerlukan revisi undang-undang, dukungan DPR RI, serta partisipasi masyarakat. Tapi perubahan besar memang harus dimulai dari keberanian kecil: dari niat, kajian, lalu langkah legal.

Sejarah tidak akan mencatat keraguan, tetapi mencatat keberanian untuk berubah. Jika Papua bisa menjadi Papua Barat dan Papua Tengah, jika Irian bisa menjadi Papua, dan jika Borneo menjadi Kalimantan, mengapa Tatar Sunda tak bisa berdiri dengan nama sejatinya? Ini bukan soal politik kekuasaan, tapi soal menata ulang harga diri budaya yang terlalu lama dikecilkan oleh nomenklatur administratif.

Ini bukan soal politik kekuasaan, tapi soal menata ulang harga diri budaya yang terlalu lama dikecilkan oleh nomenklatur administratif. Ini tentang kita. Tentang anak cucu kita. Dan tentang apa yang ingin kita wariskan kepada tanah leluhur bernama Sunda.

“Ini tentang kita. Tentang anak cucu kita. Dan tentang apa yang ingin kita wariskan kepada tanah leluhur bernama Sunda,”jelas Andri

Sebagai bagian dari gerakan budaya dan tidak mewakili kepentingan partai atau kelompok politik tertentu. Kritik dan masukan dari seluruh elemen masyarakat Sunda dan Indonesia sangat dihargai. (red-JBS-BDGE)