INI kabar baru yang mengejutkan. Penyidikan kasus korupsi tata kelola migas yang digarap Kejaksaan Agung telah memasuki fase serius. Ada total 18 tersangka telah ditetapkan dari dua gelombang penyidikan, dengan kerugian negara yang mengejutkan: Rp193,7 triliun.
Ini bukan sekadar angka. Ini adalah bukti brutal bahwa sektor energi nasional selama ini dipasrahkan pada lingkaran hitam yang rapi, licik, dan tak tersentuh.
Masuk penetapan Moch Reza Chalid (MRC) sebagai tersangka dalam kasus kontrak terminal BBM PT Orbit Terminal Merak dan PT Pertamina Patra Niaga patut diapresiasi. Sosok ini bukan orang sembarangan—dikenal luas di industri sebagai “The Gasoline Godfather”, figur sentral yang diduga kuat mengatur jalur distribusi dan rente migas nasional dari balik layar. (baca: https://energyworld.co.id/2025/07/11/penyampaian-lengkap-kejagung-tetapkan-sembilan-tersangka-baru-kasus-korupsi-pertamina/)
Ada satu peringatan penting: ini baru ujung benang kusut, bukan simpul utamanya. Kecurigaan publik mencuat saat informasi beredar bahwa mantan Dirut Pertamina, Nicke Widyawati (NW), yang disebut sempat dijemput dari RS Medistra, mendadak batal diproses sebagai tersangka. Ada kabar, usulan internal membuat status hukum NW “dicabut” secara tiba-tiba. Jika kabar ini benar, ini bukan sekadar skandal hukum—ini pembunuhan terhadap kepercayaan publik dan pelecehan terhadap proses penegakan keadilan. Kita tidak sedang memburu tikus kecil di ladang kosong. Kita sedang membongkar sarang elite, kartel minyak, dan skema busuk distribusi energi yang merugikan rakyat setiap kali mereka membeli setetes BBM.
Baiknya jangan ada tersangka siluman seperti ini adalah cermin borok penegakan hukum kita yang separuh hati. Apakah ini bentuk impunitas yang diselipkan dalam narasi “penegakan hukum”? Atau inikah cara licik untuk melindungi aktor-aktor besar yang terlibat tetapi berada di lingkaran kekuasaan? Kejagung harus menjawab ini secara terbuka. Diam berarti membenarkan. Klarifikasi setengah hati hanya akan menambah luka kepercayaan publik terhadap institusi hukum.
Jika benar ada upaya membatalkan status tersangka melalui intervensi kekuasaan, maka kasus mafia migas ini bukan hanya soal korupsi, tapi juga soal pembusukan negara dari dalam. Desakan Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman agar Kejagung menggunakan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk menyeret semua pihak yang terlibat ke meja hijau. Hanya dengan pendekatan TPPU, kekayaan hasil korupsi bisa disita dan kerugian negara dipulihkan. Ini bukan sekadar soal menghukum, tapi soal mengembalikan hak rakyat yang dirampok bertahun-tahun. Perlu diingat, mafia migas tidak mungkin berdiri sendiri. Mereka butuh tangan kekuasaan, kelengahan pengawas, dan diamnya aparat. Seluruh rantai ini harus dibongkar: dari pengusaha busuk, pejabat BUMN, hingga oknum pengatur kuota minyak mentah di SKK Migas dan Pertamina Hulu Energi. Jika Kejagung serius, “kloter-kloter” berikutnya harus menyeret juga tokoh-tokoh besar lain: Mister James, kartel perusahaan tanker di Pertamina International Shipping, dan para “raja bayangan” yang selama ini menikmati rente migas dari balik layar. Kami tak butuh penegakan hukum yang selektif. Kami tak butuh pencitraan ala “pembersihan”. Kami butuh pembongkaran total. Mafia migas adalah kanker sistemik, dan negara tak boleh ragu mengoperasinya, meski harus memotong daging kekuasaan sendiri.
