Bangsa ini sedang menghadapi tantangan besar: krisis kepercayaan. Rakyat makin kritis, namun elite politik kerap menjawabnya dengan retorika kosong.
Di tengah kondisi saat ini, komunikasi politik seharusnya tidak lagi menjadi panggung pencitraan, melainkan ruang kejujuran, dialog, dan keteladanan. Strategic communication politic bukan hanya soal menyampaikan pesan, melainkan bagaimana pemimpin mengelola narasi, mendengarkan suara rakyat, dan menghadirkan tindakan nyata. Sayangnya, yang terjadi saat ini masih jauh dari harapan. Banyak pemimpin tampil dengan kata-kata indah, tetapi tidak selaras dengan perbuatan. Politik kehilangan elegansinya karena terjebak dalam transaksi dan kepentingan sesaat.
Kunci dari komunikasi politik yang elegan adalah konsistensi narasi. Bangsa ini punya Pancasila, UUD 1945, dan sejarah panjang perjuangan. Namun, nilai-nilai itu sering dikecilkan menjadi jargon lima tahunan. Rakyat butuh arah besar yang konsisten: keadilan sosial, kedaulatan ekonomi, dan keberlanjutan.
Narasi besar inilah yang akan mengangkat martabat bangsa, bukan sekadar janji manis di podium kampanye. Selain narasi, kepercayaan adalah modal utama. Kepercayaan hanya lahir dari transparansi dan kejujuran. Mengakui keterbatasan jauh lebih bermartabat daripada menutupi masalah dengan pencitraan murahan.
Pemimpin yang berani jujur justru akan lebih dihormati rakyatnya, karena mereka tahu bangsa ini tidak butuh sosok sempurna, melainkan sosok yang bisa dipercaya. Kita juga hidup di era digital, di mana komunikasi politik tidak bisa lagi hanya mengandalkan baliho atau iklan televisi. Medan pertarungan ada di media sosial, tempat rakyat bebas bersuara dan menguji kebenaran. Karena itu, pemimpin harus hadir bukan hanya dengan akun resmi, tetapi juga dengan empati nyata. Engagement lebih penting daripada sekadar buzzing. Edukasi lebih penting daripada manipulasi. Dalam situasi krisis, elegansi komunikasi politik diuji.
Pemimpin sejati adalah yang mampu menyampaikan pesan dengan ketenangan, kejelasan, dan empati. Bukan yang bersembunyi di balik protokol atau menyalahkan pihak lain. Krisis menuntut pemimpin yang mampu menenangkan, bukan menambah kepanikan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang bermartabat. Martabat itu lahir dari elite yang memberi teladan, bukan sekadar berebut kursi. Martabat itu tumbuh ketika rakyat merasa dihargai, didengar, dan diajak berjalan bersama. Politik yang elegan bukan berarti lembek, melainkan tegas namun tetap menjunjung etika. Bangsa harus tegaskan: rakyat sudah jenuh dengan sandiwara politik. Mereka menunggu pemimpin yang tampil elegan, jujur, dan berani menempatkan martabat bangsa di atas kepentingan pribadi. Jika komunikasi politik dijalankan dengan nilai itu, Indonesia tidak hanya selamat dari krisis kepercayaan, tetapi juga akan tumbuh menjadi bangsa yang lebih dewasa, kuat, dan bermartabat.
Sekali lagi jangan rusak Indonesia oleh yang tak menghargai nilai martabat dan hanya merusak dan mengambil kepentingan sendidi dan berkhianat untuk bangsa. Demkian #ngopipagi dengan santai kopi puntang yang nikmat setiap seduhannya. Cag….
(ahmedita, Jurnalis, dan analis Pusat Kajian Komunikasi Politik Indonesia (PKKPI) & Jala Bhumi Kultura (JBK).
